jabatanpimpinan tinggi pratama. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: a. kepeloporan dalam bidang: 1. keahlian profesional; 2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan : 3. kepemimpinan manajemen. b. PengisianJabatan o JPM > 80 menunjukkan kandidat "Memenuhi Sprat" pada posisi yang dituju. o JPM 68 — 79 menunjukkan kandidat "Masth Memenuhi Sprat" pada posisi yang dituju. o JPM < 68 menunjukkan pegawai "Kurang Memenuhi Sprat" pada posisi yang ditup. Pemetaan Jabatan o JPM > 90 menunjukkan kandidat "Optimal" pada posisi-nya. Hasil akhir seleksi diumumkan pada 23 Desember 2022, berupa daftar 3 (tiga) nama pelamar berdasarkan peringkat nilai terbaik per jabatan yang disusun berdasarkan urutan abjad," tandasnya. Berikut sembilan formasi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemenag: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 2. PENGUMUMAN- Seleksi Administrasi JPT Pratama Tahun 2023 - 9 Juni 2023. Unduh File. 15 Mei 2023. Pengumuman Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2023. Unduh File. 15 Mei 2023. Lampiran II. Unduh File. 15 Mei 2023. Adapunketentuan dan tahapan seleksi dapat dilihat selengkapnya dengan cara meng-Klik tautan dibawa ini: 1. Pengumuman Seleksi Terbuka JPTP 2023 Klik Disini. 2. Contoh Surat Lamaran Klik Disini. 3. Contoh Daftar Riwayat Hidup Klik Disini. 4. Contoh Pakta Integritas Klik Disini. PANITIASELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023 JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361 NOMOR: 04/Pansel/Japati/3/2023 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023 Dalam rangka 8 Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kepulauan Meranti bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kepulauan Meranti berhak membatalkan hasil seleksi. DalamPasal 349 ayat (1) dalam Pasal 17/2020 ditambahkan huruf k. Aturan ini sebelumnya tidak berlaku di PP 11/2017. "PNS yang diangkat menjadi jabatan lain pada lembaga selain kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," tulis Pasal 349 ayat (1) huruf k tersebut. Qblk2W.